KPK Tuntut Sikap Tegas Menkumham

Febridiansyah Juru Bicara KPK

RENVOINEWS – Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyayangkan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia masih ragu dalam menindak bawahannya pasca
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin Bandung dan masalah
sel palsu SeTya NovantO dan Nazarudin.

“Kita berharap ada sikap tegas dari Kemenkumham. Seharusnya ini
menjadi perhatian Kemenkumham agar tidak ada kesan di masyarakat
upaya perbaikan yang dilakukan tidak serius,” ujar Febry.

Menurutnya, pemeriksaan internal secepatnya harus dilakukan untuk
mengetahui fakta yang sebenarnya, apakah memang sel itu benar dihuni
SN (Setya Novanto) atau tidak,” papar Febri. “Kenapa ini bisa terjadi, sikap
tegas dan konsisten Kemenkumham merupakan syarat mutlak dalam
kondisi seperti ini.”

Febri melihat ada keraguan dari Menkumham dalam hal pemberian
sanksi tegas, meskipun telah gamblang terlihat bagaimana para terpidana
mempunyai fasilitas mewah.

Misalnya, dalam penjelasannya Menkumham Yasonna menegaskan
tindakan yang dilakukan Setya Novanto dan Nazaruddin masuk register F
(melangggar tata tertib) dan tidak dapat remis, namun mentri tidak tegas
sanksi apa yang akan diberikan. Padahal dalam aturannya bisa diberikan
sanksi menempati sel isolasi.

Sanksi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran diatur dalam
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Pasal 8 Pasal 9
Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:
a. hukuman disiplin tingkat ringan;
b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
c. hukuman disiplin tingkat berat. .
(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
a. memberikan peringatan secara lisan; dan
b. memberikan peringatan secara tertulis.
(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu
berdasarkan hasil Sidang TPP.
(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
(4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat
dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
(5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan
dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *