Pemerintah Terbitkan PP 24 Tahun 2018, Payung Hukum Perizinan Berusaha Terintegrasi

RENVOINEWS – Pemerintah telah menerbitkan payung hukum perizinan berusaha terintegrasi. Bagimana mekanismenya berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Program ini lazim dikenal sebagai Online Single Submission (OSS).

OSS merupakan salah satu bentuk aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengatakan selain datang ke OSS Lounge, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), calon pengusaha dan investor dapat mengurus perizinan melalui portal www.oss.go.id.

Dikatakannya, sebelum menggunakan OSS, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran. Beberapa kemudahan diberikan pemerintah melalui OSS.

Misalnya, pendaftaran OSS cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perseorangan, dan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendirian perseroan terbatas untuk pelaku usaha non perseorangan. Bahkan jika yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, pengurusan NPWP bisa dilakukan di OSS.

Selain itu, NIK juga menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mekanisme pendaftaran OSS diatur dalam Pasal 21-30 PP No. 24 Tahun 2018.

Darmin menegaskan bahwa izin-izin berusaha yang diajukan sebelum berlakunya PP ini dan belum diterbitkan izinnya, akan diproses melalui OSS.

Izin yang telah diterbitkan sebelum PP ini berlaku dan memerlukan perizinan baru untuk mengembangkan usaha, juga akan dilakukan melalui OSS.

Namun katanya, yang paling penting sistem perizinan di Kementeri lembaga K/L dan daerah tetap dapat menerima pengajuan perizinan baru.

“Jadi izin baru akan dikeluarkan melalui OSS tetapi K/L dan daerah tetap dapat menerima pengajuan perizinan. Seperti halnya setiap warga negara memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka setiap badan atau orang yang melakukan usaha, juga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” jelaA Darmin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *