Notaris Harus Netral dan Mencegah Timbulnya Masalah

Notaris haruslah netra

Dari kanan ke kiri: Direktur Perdata Kolier Haryanto, PhD, Menkumham Amir Syamsuddin, SH dan Kakanwil DKI Irsyad Bustaman, SH. (Foto: medianotaris.com)

Jakarta, (Notarisnews.com)
Meskipun diangkat oleh pemerintah, Notaris haruslah netral. Notaris bukan bagian dari legislatif, yudikatif ataupun eksekutif. Notaris juga tidak boleh memihak klien. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berperan dalam menjalankan fungsi negara untuk melayani publik. Dengan demikian, fungsi Notaris adalah mencegah timbulnya masalah.

Demikian dikatakan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin ketika memberi sambutan pada acara Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH),  pertengahan April 2013 di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Acara tersebut diikuti oleh 908 orang calon Notaris dari Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Irsyad Bustaman, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kolier Haryanto, Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Ketua Program Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia dan Universita Jayabaya.

Menurut Menteri, Notaris merupakan salah satu jabatan tertua di dunia. “Pada zaman Romawi kuno sekitar abat ke-2 atau ke-3 Notaris merupakan posisi penting, yakni sebagai pencatat pidato. Sedangkan pada abad ke-5, Notaris masuk dalam salah satu jabatan istana,” tutur Menkumham.

Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan SABH, Amir menyatakan bahwa tahun ini penyelenggaraan berbeda dari tahun-tahun lalu. “Perbedaan pertama, pelatihan ini bekerjasama dengan pihak terkait yakni dari hulu hingga ke hilir. Dari hulu, kami melibatkan universitas yang memiliki program magister kenotariatan, lalu di hilir ada Ikatan Notaris Indonesia,” paparnya.

Selain itu, lanjut Menteri, kegiatan pelatihan kali ini sepenuhnya dibiayai oleh negara, lewat DIPA Kementerian Hukum dan HAM. “Sehingga dengan demikian, Saudara-Saudara calon Notaris harus lebih bertanggung jawab, karena dibiaya negara”.

Menkumham melanjutkan, hal lain yang membedakan pelatihan kali ini adalah pengenalan materi e-Notaris, yang meliputi fidusia online dan sistem persetujuan nama badan hukum, yayasan dan perseroan terbatas. “Penggunaan teknologi ini mampu mengubah pelayanan dari 7 bulan 7 hari menjadi 7 menit. Ini merupakan revolusi pelayanan publik pada Direktorat Perdata Ditjen AHU,” tandasnya.

Menteri berpesan, agar nanti setelah lulus para calon Notaris tidak bertumpu di kota-kota besar. “Pilihlah kabupaten atau kota yang masih tersedia formasinya. Sehingga dengan demikian dapat memberi jasa hukum sesuai dengan cita-cita Suadar-Saudara,” imbuh Menteri. Amir juga mengingatkan agar para Notaris tidak melulu mengejar kekayaan. “Pengabdian para Notaris pada bangsa dan pertiwi ibarat membeli tangga menuju surga”.

Tersedia 7.448 Formasi
Penantian dan kegalauan ribuan calon notaris akhirnya terobati dengan diselenggarakannya pelatihan SABH yang dilakukan serentak di Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Makassar dan Denpasar pada pertengahan April 2013.

Pendidikan SABH, kependekan dari Sistem Administrasi Badan Hukum, di Jakarta dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Amir Syamsudin, SH di Hotel Kartika Chandra dengan jumlah peserta 809 orang. Selanjutnya pada Senin, 22 April, SABH juga diselenggarakan serentak di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Malang.

Para calon notaris yang selama ini menanti-nanti datangnya pendidikan SABH ini patut berterimakasih kepada negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, karena keikutsertaannya tidak dipungut biaya. Ini merupakan ’sejarah’ baru bagi calon notaris.

Menurut Direktur Perdata Dr. Kolier L. Haryanto, Ph.D, untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan SABH sebagai persyaratan. Selain itu pelatihan SABH ini juga merupakan catatan sejarah baru karena selama ini pelaksanaan pelatihan didelegasikan kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan sebaliknya tahun ini diselenggarakan oleh Kementerian bekerja sama dengan Program Pendidikan Kenotariaatan Negeri dan Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Notaris Indonesia.

Menkumham Amir Syamsudin menyatakan ikut gembira dengan adanya pelatihan ini. Pelatihan SABH kali lain dari yang sebelumnya karena ada nilai lebihnya dengan adanya kerja sama Kementerian dan pihak terkait dalam pendidikan kenotariatan, yaitu Prodi Kenotariatan. Selain itu itu kali ini negara membiayai seratus persen pelaksanaan pelatihan SABH dari uang negara.

Karena dibiayai oleh negara dari uang rakyat, menteri  berpesan kepada seluruh peserta agar benar-benar menjaga amanah sejak sekarang untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata.

Kolier juga berpesan, para calon notaris yang identitasnya sudah terekam di SABH harus benar-benar menjaga diri karena sudah ’diawasi’  tindak-tanduknya untuk menjaga hukum dengan baik. Maksudnya, kondite para calon notaris sudah mulai dicatat oleh negara.

Bahkan Menkumham menggarisbawahi, bahwa para peserta kalau sudah menjadi notaris tidak semata mengejar kekayaan. Jika nanti menjadi notaris, mereka wajib melakukan penyuluhan hukum agar dapat membantu mengurangi permasalahan rakyat. Untuk itu, notaris yang bukan kepanjangan tangan pemerintah itu harus netral dalam bekerja, dan utamanya mencegah terjadinya masalah hukum.

Tahun ini terasa istimewa untuk peserta pelatihan SABH karena, menurut menteri, selain gratis juga pelatihan ini ditambahkan materi pendidikan berupa e-notaris, termasuk Fidusia Online dan pendaftaran PT, yayasan dan lainnya. Ini merupakan program Kementerian dalam melakukan pelayanan cepat untuk pengurusan pengesahan badan hukum, yaitu 7 menit. Ini semuanya merupakan ’revolusi’ dalam bidang pelayanan masyarakat, katanya.

Setelah mengikuti pendidikan ini Menkumham  mempersilakan para peserta untuk mengajukan permohonan pengangkatan sebagai notaris kepada Kementerian sesuai dengan formasi yang tersedia.

Menurut informasi, formasi yang tersedia saat ini adalah berjumlah sekitar 7.448 formasi. Namun untuk kota-kota besar formasi ini tertutup. Saran menteri, jangan hanya mendaftar untuk formasi di kota, nanti berkasnya dikembalikan karena tertutup.

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta Drs. Irsyad Bustaman, M.Si menyampaikan bahwa peserta SABH di Jakarta yang mendaftar kali ini berjumlah 809 orang. Dari 809 orang ini terdiri dari 543 pendaftar lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 144 pendaftar dari Universitas Diponegoro, 45 dari UGM, 34 dari Universitas Jayabaya, serta lainnya dari Unpad, USU, Universitas Hassanuddin, Unibraw, Ubaya, dan Universitas Andalas.

Secara khusus Direktur Perdata Kolier L. Haryanto menyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan SABH sempat tertunda karena masalah birokrasi yang harus ditaati, yaitu masalah pengajuan biaya pelaksanaan SABH yang dibiayai negara. Dengan mengikuti tahapan birokrasi ini, Kementerian sempat keteteran karena kalkulasi waktu yang meleset dari Februari yang akhirnya terlaksana pada bulan April.

Dalam pelatihan di Jakarta para calon notaris mendapatkan kehormatan dengan tampilnya para ’pelatih’ yang terdiri dari Menteri, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Perdata, Ketua Badan Kerja Sama Program Pendidikan Kenotariatan Seluruh Indonesia, dan PP Ikatan Notaris Indonesia.

Selain Direktur Perdata Kolier L. Haryanto, pembicara dalam pelatihan itu adalah Kepala BKS Program Pendidikan (Prodi) Kenotariatan Seluruh Indonesia Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Syafran Sofyan, S.H., Sp. N., M.H. *R-1/R-2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *